BELANEGARA – Kritik tajam dilontarkan terhadap kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) yang dinilai telah melampaui kewenangannya dengan menjalankan program cek kesehatan gratis—kegiatan yang seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan.
“KomDigi itu offside. Bukan domain dia, tapi seolah-olah seperti Kementerian Kesehatan. Ngapain coba?” ujar seorang pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul kepada media, Senin (4/8/2025) menyoroti kehadiran Mentri Komdigi Meutya Hafidz di Sekolah Penabur.
Menurutnya, KomDigi seharusnya fokus pada permasalahan utama di ruang digital, seperti pemberantasan judi online dan pemblokiran konten pornografi yang hingga saat ini masih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.
“Sampai detik ini, orang masih bisa mengakses situs judi online dan situs porno. Itu fakta di lapangan yang tidak bisa dibantah. Harusnya itu yang jadi prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyayangkan keterlibatan langsung Menteri KomDigi dalam program cek kesehatan yang hanya bersifat informatif dan bisa dijalankan di level kepala bidang.
“Kalau cuma memberitakan atau mengedukasi masyarakat soal cek kesehatan gratis, itu cukup dilakukan oleh jajaran teknis. Tidak perlu sampai menterinya turun tangan. Apalagi ini bukan kebijakan dari kementeriannya sendiri,” tambahnya.
Ia menilai, keterlibatan tersebut justru menimbulkan kesan seolah-olah KomDigi sedang mencari panggung dan mendompleng kebijakan yang bukan wewenangnya.
“Ini overlapping kewenangan. Atau bisa dibilang, menterinya ingin terlihat dekat dengan Presiden Prabowo, padahal itu bukan tugas utamanya,” pungkasnya.
Publik pun kini mendesak agar KomDigi mengalihkan fokus ke persoalan yang lebih urgen dalam ruang digital, terutama yang menyangkut perlindungan masyarakat dari dampak negatif dunia maya yang semakin masif.
Diketahui Gubernur Banten Andra Soni memastikan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah berjalan masif di Provinsi Banten. CKG bermanfaat untuk mencegah dan mendeteksi dini masalah kesehatan.
Hal itu sampaikan Andra Soni saat mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi RI) Meutya Viada Hafid dalam Kick-off CKG Sekolah di SMP Katolik Penabur, Jalan Kelapa Gading Barat Raya, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin (4/8/2025).
Menurut Andra Soni, di Provinsi Banten telah tiga hari terakhir dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa dari tingkat SD hingga SMA/SMK dan SKh.
“Pelaksanaan program ini adalah hasil kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, dan petugas Puskesmas di lapangan,” ujarnya.
Ditegaskan, pemeriksaan kesehatan penting sebagai upaya pencegahan dan deteksi masalah kesehatan sejak dini.
“Seringkali kita baru sadar pentingnya cek kesehatan saat sudah sakit. Padahal, melalui program ini kita bisa mendeteksi masalah kesehatan sejak dini,” kata Andra Soni yang saat itu didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni.
Andra Soni menjelaskan, pemerintah provinsi membawahi satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKh. Sedangkan pemerintah kabupaten/ kota bertanggung jawab atas SD dan SMP.
“Kami berkolaborasi tanpa membatasi kewenangan. Bersama petugas Puskesmas dan dukungan Pemerintah Pusat, kami turun langsung ke lapangan,” tambahnya.
Andra Soni optimistis program nasional itu akan memberi manfaat besar bagi kesehatan anak-anak Banten.
“Dengan kolaborasi kuat antara pusat dan daerah, kami yakin target nasional 53 juta siswa dapat tercapai, dan anak-anak Indonesia bisa tumbuh lebih sehat,” pungkasnya.(*)
