BELANEGARA – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2025–2030, Akhmad Munir, membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan PWI di sejumlah daerah, termasuk Banten.
Munir menegaskan, penyelesaian masalah ini menjadi salah satu prioritas program kerja utamanya yang juga akan dibawa dalam Kongres Kerja Nasional (Konkernas) PWI mendatang.
“Di beberapa daerah secara faktual ada dua kepengurusan PWI, seperti di Banten, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Kepulauan Riau (Kepri). Sementara di daerah lain, banyak Plt yang tidak berjalan dan tidak ada kegiatannya,” ujar Munir dalam penjelasannya dihubungi Sabtu (6/9/25).
Untuk mengakhiri persoalan tersebut, Munir mengaku akan membentuk dua tim. Tim pertama bertugas menyelesaikan perubahan serta penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) hasil kongres.
Sementara tim kedua fokus pada penanganan dualisme kepengurusan dengan menyiapkan tiga opsi penyelesaian, masing-masing, pertama kembali ke titik nol, yakni posisi sebelum konflik terjadi. Opsi berikutnya, verifikasi legitimasi, terkait penunjukan para Pelaksana Tugas (Plt) di daerah. Dan, ketiga, diadakan konferensi cabang propensi ulang, apabila hasil verifikasi menyimpulkan perlunya pemilihan ulang.
“Tapi alternatif ini bukan keputusan saya, hanya gambaran solusi yang bisa ditindaklanjuti tim,” tegas Munir.
Hasil kerja kedua tim tersebut nantinya akan dibawa ke Konkernas, yang akan digelar secepatnya sesuai mandat kongres. Hasil Konkernas akan menjadi satu kesatuan dengan keputusan kongres.
Munir menambahkan, saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan penyusunan kabinet. “Setelah kabinet selesai, langsung kita bawa ke notaris, kemudian dilaporkan ke Kementerian Hukum, dan setelah itu pelantikan,” pungkasnya.(BN/son)
