BELANEGARA – Pemerintah resmi mengumumkan delapan program utama stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global.
Program ini diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja, memperkuat perlindungan sosial, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Delapan program tersebut meliputi, magang berbayar bagi lulusan baru sebagai jembatan antara pendidikan dan dunia kerja, perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP mencakup sektor perhotelan, restoran, katering (horeka), dan industri padat karya.
Selain itu, perpanjangan bantuan pangan selama tiga bulan ke depan, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja lepas, termasuk mitra ojek online, dan fasilitasi perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk pembelian maupun renovasi.
Kemudian, program kerja padat karya sektor perhubungan, program kerja padat karya sektor perumahan, dan insentif tambahan bagi dunia usaha agar tetap tumbuh.
Selain delapan program tersebut, pemerintah juga menyiapkan empat program tambahan yang akan diumumkan setelah rapat lanjutan awal pekan depan.
Landasan regulasi program ini adalah PP No. 28 Tahun 2025 yang mulai berlaku 5 Oktober, menggantikan PP 5/2021. Fokus utama regulasi baru ini adalah deregulasi dan penyederhanaan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran stimulus akan dialokasikan hingga akhir 2025. Dana dialihkan dari pos yang tidak terserap ke program-program yang siap dijalankan, dengan target seluruh anggaran dapat terserap efektif. Untuk mempercepat eksekusi, pemerintah juga membentuk tim percepatan pembangunan.
“Stimulus ini diharapkan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat,” kata Purbaya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini tidak akan mengganggu anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo. Justru, pemerintah akan mempercepat penyerapan anggaran agar tidak ada dana yang mengendap.
“Jadi, nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” tegas Purbaya.
(BN/son)
